Selasa, April 30, 2013

KPU publikasikan DCS di laman resminya

Rabu, 24 April 2013
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempublikasikan nama-nama Daftar Caleg Sementara (DCS) atau bakal calon legislatif yang diserahkan partai politik.
"Untuk memenuhi keinginan publik terhadap bacaleg setiap partai politik, KPU akan merespons dengan meluncurkan nama-nama bacaleg besok pukul 11.00 WIB melalui situs www.kpu.go.id," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik di Jakarta, Selasa.

Selain untuk memenuhi keingintahuan masyarakat pada bacaleg 12 partai politik, KPU merasa apa yang dilakukannya semata untuk melayani kepentingan partai politik.

"KPU melayani secara maksimal apa yang dibutuhkan partai politik. Misalnya, data-data kita input ke database. Penyajian di situs www.kpu.go.id merupakan bentuk pelayanan kepada partai politik," imbuhnya.

Penetapan DCS akan diumumkan KPU 12 Juni 2013, sedangkan untuk Daftar Calon Tetap (DCT) akan diumumkan t25 Agustus 2013, kata Husni.

Sumber: antaranews.com
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Foto: ANTARA/Fanny Octavianus

Minggu, April 28, 2013

Selasa, 23 April 2013
Metrotvnews.com, J akarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima 6.576 bakal calon anggota legislatif (caleg) untuk anggota DPR dari 12 partai politik (parpol). Selanjutnya, KPU berencana memublikasikan daftar bakal caleg tersebut di laman resmi KPU.

Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU di Jakarta, Selasa (23/4), mengaku tidak ada kewajiban ataupun aturan daftar bakal caleg yang sudah masuk harus dipublikasikan.

Namun, KPU akan memublikasikannya agar masyarakat bisa tahu sosok yang menjadi caleg dan para bakal caleg bisa mengetahui sudah didaftarkan ke KPU.

"Kami berkeinginan setelah pembahasan Senin (22/4) malam, sesegera mungkin kami akan publikasikan daftar nama calon yang diajukan 12 parpol dalam satu dua hari ini di laman KPU," ujar Husni. (*)

Sumber: metrotvnews.com
Editor: Henri Salomo Siagian
Ilustrasi---MI/ip

Jumat, April 26, 2013

KPU dan Bawaslu Harus Siap Hadapi Terjadinya Kecurangan Pemilu 2013

Thursday, 03 January 2013 (1182 reads)

JAKARTA, (PRLM).-Penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan pemilu di tahun 2013.

Hal itu karena, tahun 2013 merupakan tahun yang strategis bagi partai politik menyiapkan strategi menghadapi Pileg dan Pilpres 2014.

"Ya, 2013 ini semua mesin parpol mulai diaktifkan untuk menghadapi Pemilu. Semua partai politik akan mempersiapkan kadernya untuk menjadi caleg di parlemen, begitu juga persiapan untuk mencari figur yang tepat presiden kelak," ucap Pengamat Politik dari SIGMA Said Salahudin di Jakarta, Minggu (30/12).

Menurut Said, ada dua permasalahan yang akan muncul saat semua mesin parpol bergerak menuju Pemilu 2014. Permasalahan itu nantinya, kata Said, sulit dicegah apabila Bawaslu kalah cepat dan pintar dibandingkan para peserta Pemilu.

Permasalahan pertama yakni parpol akan mulai mencari penyumbang dana kampanye yang siap memodali mereka. Namun, yang dikhawatirkan, kata dia, adalah munculnya penyumbang dana kampanye yang tidak tercatat, yang biasa disebut dengan Bohir.

"Bohir masih akan muncul di Tahun 2013. Mereka adalah bandar-bandar yang harus diwaspadai karena ketika partai menang mereka akan meminta kompensasi politik," tuturnya.
Permasalahan kedua, kata Said, yakni banyaknya parpol yang akan memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye. Misalnya, mereka akan menekan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mencari bantuan finansial.

Begitupula bagi partai yang kadernya menjabat sebagai kepala pemerintahan seperti gubernur atau bupati. "Penyimpangan kekuasaan bukan hal yang baru, apalagi menjelang Pemilu 2014. Pemberian upeti akan mencapaai puncaknya pada 2013," ujarnya.

Untuk itu, Said pun menyarankan agar penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu segera mengantisipasinya. Bawaslu, kata, dia harus gesit dan cerdas menghadapi parpol dan caleg yang akan memanfaatkan dua peluang tersebut.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie meminta KPU bekerja secara profesional dan mampu menjaga integritasnya dalam penyelenggaraan pemilu 2014.

"Kami berharap para penyelenggara pemilu bisa kerja lebih baik dan terpercaya untuk 2014, karena Pemilu 2014 harus betul-betul dapat dipercaya," ucapnya.

Dia menambahkan, tahun 2013 iklim politik di Tanah Air akan memanas. Itu karena, parpol dan capres mempersiapkan dirinya untuk pemilu legislatif dan eksekutif di 2014.

Jimly menuturkan, penyelenggaraan pemilu akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Jika penyelenggaraan pemilu baik maka tingkat kepercayaan masyarakat akan baik. Begitu juga sebaliknya. "Lain itu, peserta pemilu juga harus siap mengikuti pemilu dengan jujur dan adil," ujarnya. (A-194/A-89)*** (Sumber: Pikiran Rakyat Online)

Kamis, April 25, 2013

KPU Tuntaskan Pembenahan Silog

Sumber : kpu.go.id pada Jumat, 19 April 2013

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya dalam satu tahun terakhir telah menuntaskan pembenahan sistem informasi logistik (siog). Saat ini, kata Husni, dalam silog sudah terhimpun data jenis dan jumlah kebutuhan logistik pemilu di tempat pemungutan suara (TPS).

“Kebutuhan logistik untuk TPS semuanya sudah masuk ke dalam silog. Kami menargetkan proses lelang perlengkapan TPS sudah harus tuntas akhir tahun ini,” ujar Husni, Kamis (18/4).

Husni mengatakan logistik dan distribusi ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Proses yang tercakup dalam logistik ini adalah proses perencanaan, proses pengadaan, proses pengawasan dan pendistribusian.



Jika mengandalkan cara manual, kata Husni, dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan pendistribusian barang yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (human error).

Untuk menghindari permasalahan tersebut, KPU mengembangkan suatu aplikasi logistik yang terintegrasi dengan cara mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang berlaku di logistik ke dalam suatu aplikasi berbasis komputer.

“Dengan silog, diharapkan memberikan kemudahan, kecepatan dan akurasi pada setiap proses yang akan dilakukan,” ujarnya.

Untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan undang-undang, KPU menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Husni mengatakan jika proses lelangnya tuntas akhir tahun ini, proses produksi sudah dapat dimulai awal tahun depan. “Jadi kita punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan evaluasi, apakah barang yang diproduksi sesuai kebutuhan atau tidak. Begitu juga distribusinya dapat dievaluasi untuk memastikan logistik sampai di lokasi tepat waktu, tepat jumlah dan tepat lokasi,” ujarnya.

Untuk meningkatkan akurasi proses distribusi, KPU menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Lembaga ini akan melakukan pemetaan untuk mendapatkan data termutakhir tentang wilayah yang akan menjadi sasaran distribusi logistik dan moda transportasi yang digunakan untuk menjangkau daerah tersebut.

KPU juga menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu proses distribusi ke daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau. “Dengan Polri kita sudah buat nota kesepahaman, sementara TNI belum tetapi kita sudah komunikasi dengan Panglima TNI untuk membantu KPU dalam distribusi logistik jika kondisi cuaca dan kondisi medan benar-benar sulit di tempuh,” ujarnya.

Husni mengatakan komunikasi dengan TNI akan kembali diintensifkan, terutama untuk memastikan apakah penempatan anggaran dukungan distribusi logistik itu nantinya berada di KPU atau di TNI. “KPU siap dengan dua pola penganggaran itu. Kalau anggarannya harus ditempatkan di TNI, kami akan penuhi,” ujarnya. (gd)

Minggu, April 21, 2013

KEP. KPU JATIM NOMOR 11 TAHUN 2013



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
download dsini

Kamis, April 18, 2013

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014

Partai Politik Peserta Pemilu 2014, bisa dilihat disini

KPU-KPK : Menuju Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas

umber : kpu.go.id pada Rabu, 17 April 2013
Denpasar, kpu.go.id- Menyongsong satu tahun penyelenggaraan pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendorong masyarakat untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas. Pemilu bersih itu pemilu yang tanpa money politic, suap, bantuan sosial, dan penggunaan fasilitas negara.
Kalau bisa keluar dari itu semua, pemilu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang bagus, sekaligus pemimpin yang anti korupsi. Selain itu, peserta pemilu juga harus mempunyai andil dalam pemilu yang berintegritas, bukan malah menjadi penyebab, misalnya suap, korupsi dan money politic.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Juri Ardiantoro dalam kegiatan pendidikan pemilih menuju pemilu jujur, adil dan berintegritas di Denpasar Bali, Rabu (17/04).
“Memilih pemimpin itu harus yang bersih, karena pemimpin itu nantinya yang akan mengelola keuangan yang jumlahnya besar, sehingga berpartisipasi tidak hanya pada waktu pemilu, tetapi juga pasca pemilu mengawal hasil pemilu,” ujar Juri.
 
Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama KPU Provinsi Bali dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadirkan Komisioner KPK Adnand Pandu Praja. Mereka membidik segmen pemilih pemula, sehingga peserta yang berjumlah 250 orang didominasi kalangan mahasiswa dan pelajar SMA.
Menurut Adnan, KPK juga ingin membangun pemilu yang bebas korupsi dan bebas politik uang. Namun partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan, termasuk tangkap tangan oleh KPK itu juga berasal dari kontribusi dan peran masyarakat.
“Pemilu yang bersih itu pemilu yang tanpa ada indikasi bansos, calon pemimpin yang bersih dari korupsi, dan pengawasan terhadap adanya politik uang dan kecurangan,” ungkap Adnan.
Selama KPK berdiri, tambah Adnan, KPK telah memenjarakan 65 anggota dewan, 7 menteri, 4 dubes, 7 dosen, 8 gubernur, 31 walikota/bupati, 5 hakim, 2 jaksa, dan lainnya total sebanyak 335 orang. Kemudian jumlah pengaduan yang diterima KPK selama setahun itu lebih dari 6.000 aduan.
Sementara itu, menurut Ketua KPU Provinsi Bali I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, kegiatan pendidikan pemilih ini untuk mengawal pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. KPU bekerjasama dengan KPK mengukuhkan duta pemilu dan demokrasi sebanyak 140 orang dari dari 12 perguruan tinggi di Bali.
“Sasaran duta pemilu ini kalangan mahasiswa, karena mahasiswa itu yang mempunyai mimpi besar, idealisme yang utuh, masih bersih, dan jauh dari kepentingan tertentu, apalagi money politic, kemudian mereka akan mengkampanyekan kepada masyarakat pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Lanang. (arf/tdy)

Rabu, April 17, 2013

Profil PPS Tingal


  Nama         : Susiono
  TTL            : Blitar, 02 Maret 1965
  Alamat       : Dsn. Gangsri RT.002 RW.001
                       Ds. Tingal, Kec. Garum, Kab. Blitar
  Agama       : Islam
  Jabatan     : Ketua PPS
  Nomor Hp  : 0856 4570 3097
  e-Mail        : 
 
 
 
 
   Nama         : Siti Badriyah
   TTL            : Blitar, 03 Oktober 1978
   Alamat       : Dsn. Gangsri RT.002 RW.001
                        Ds. Tingal, Kec. Garum, Kab. Blitar
   Agama       : Islam
   Jabatan     : Anggota PPS
   Nomor Hp  : 0857 4609 2565
   e-Mail        :
 
 
 
 
    Nama         : Didik Sutrisno
   TTL            : Blitar, 16 Nopember 1982
   Alamat       : Dsn. Gangsri RT.001 RW.001
                        Ds. Tingal, Kec. Garum, Kab. Blitar
   Agama       : Islam
   Jabatan     : Anggota PPS
   Nomor Hp  : 0857 3504 0949
   e-Mail        :
 

Profil PPS Pojok

 
  Nama         : Ruzi Aridho, S.Pd
  TTL            : Blitar,
  Alamat       : Dsn. Manukan RT.01 RW.01
                      Ds. Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar
  Agama       : Islam
  Jabatan     : Ketua PPS
  Nomor Hp : 0857 8588 0444
  e-Mail       : 
 

      
   Nama         : Sodarul Wasik
   TTL            : Blitar,20 April 1965
   Alamat       : Dsn. Talok RT.02 RW.03
                       Ds. Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar
   Agama       : Islam
   Jabatan     : Anggota PPS
   Nomor Hp : 0856 4972 4139
   e-Mail       : 
 
 
 
  
   Nama         : Eryka Noviana
   TTL            : Blitar, 14 Nopember 1985
   Alamat       : Dsn. Kranggan RT.02 RW.01
                       Ds. Pojok, Kec. Garum, Kab. Blitar
   Agama       : Islam
   Jabatan     : Anggota PPS
   Nomor Hp : 0852 3461 1922
   e-Mail       :
 

Profil PPS Karangrejo


 
  Nama         :  Mukhamad Nuri
  TTL            : Malang, 07 Juni 1957 
  Alamat       : Dsn. Ringinrejo RT.002 RW.013 Desa Karangrejo
                        Kec. Garum, Kab. Blitar
  Agama       : Islam
  Jabatan     : Ketua PPS
  Nomor Hp  : 0823 3299 2333
  e-Mail        : 
 
 
 
    
   Nama         : Imam Choiruddin
   TTL            : Blitar, 10 Februari 1970
   Alamat       : Dsn. Sumberjo RT.004 RW.014 Desa Karangrejo
                         Kec. Garum, Kab. Blitar
   Agama       : Islam
   Jabatan     : Anggota PPS
   Nomor Hp  : 0815 5425 4164
   e-Mail        :
 
 
   
 
    Nama
         : Komarudin
   TTL            : Blitar, 08 Agustus 1967
   Alamat       :Dsn. Karangrejo RT.001 RW.001 Desa Karangrejo
                        Kec. Garum, Kab. Blitar
   Agama       : Islam
   Jabatan     : Anggota PPS
   Nomor Hp  : 0858 5577 5024
   e-Mail        :
 

TIGA ...........................


DUA.............................................


JADUAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILGUB JAWA TIMUR 2013

Menyongsong pesta demokrasi masyarakat Jawa Timur, Jadual tahapan pelaksanan Pilgub Jatim 2013 telah ditetapkan melalui surat keputusan KPU Jatim No 2/KPTS/KPU-PROV-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, berikut ini :
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
TAHUN 2013
NO.
URAIAN KEGIATAN
JADWAL WAKTU
KETERANGAN
WAKTU
MULAI
SELESAI
I.
PERSIAPAN


1
Penyusunan Program Kegiatan dan
Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur
TAHUN 2012 – 2013
Dilaksanakan
oleh KPU
Provinsi dan
Pemprov
Jawa Timur
2
Penetapan Keputusan KPU Provinsi
Jawa Timur
30 hari
02-01-13
31-01-13
A. Non Tahapan
1)
Tahapan, Program  dan Jadual
Waktu penyelenggaraan Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Jawa Timur Tahun 2013
2)
Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota,
PPK,  PPS dan KPPS pada Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Timur Tahun 2013
3)
Pemantau dan tata cara
pemantauan pada Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Jawa Timur Tahun 2013
4)
Sosialisasi dan penyampaian
informasi dalam Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur  Jawa Timur
Tahun 2013
5)
Norma standar prosedur dan
kebutuhan serta pendistribusian
perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara pada Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Jawa Timur Tahun 2013
6)
Pelaporan dana kampanye Peserta
Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Timur Tahun 2013
7)
Audit dana kampanye peserta
Pemilu dalam Penyelenggaraan
Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Timur Tahun 2013

 B. Tahapan :
1)
Penetapan daftar pemilih
(pemutakhiran data dan daftar
pemilih)
2)
Pendaftaran, penyusunan,
penelitian dan penetapan
pasangan calon
3)
Kampanye
4)
Pemungutan suara
5)
Penghitungan suara
6)
Penetapan pasangan calon terpilih,
pengesahan, dan pelantikan

C. Pelaksanaan regulasi dalam
bentuk putusan
1)
Tahapan, program, dan Jadual
2)
Jumlah dukungan dan jumlah
sebaran paling rendah untuk
calon perseorangan
3)
Jumlah kursi dan jumlah suara sah
paling rendah untuk pasangan
calon yang diajukan partai politik
atau gabungan partai politik
4)
Pembentukan PPK, PPS, PPDP,
dan KPPS
5)
Rekapitulasi jumlah pemilih
terdaftar terinci untuk tiap PPS,
PPK, Kabupaten/Kota, dan
Provinsi
6)
Penetapan rumah sakit untuk
pemeriksaan kemampuan rohani
dan jasmani
7)
Penetapan pasangan yang
memenuhi syarat
8)
Penetapan kantor akuntan publik
untuk mengaudit laporan dana
kampanye
9)
Penetapan Jadual, bentuk,
tempat, dan waktu kampanye
10)
Penetapan hari dan tanggal
pemungutan suara
11)
Penetapan kebutuhan surat suara
serta kelengkapan administrasi
pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS, PPS,
PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan
KPU Provinsi berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan
pendistribusian perlengkapan
pemungutan dan penghitungan
suara
12)
Penetapan rekapitulasi hasil
Perolehan  penghitungan suara
oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/
Kota, dan KPU Provinsi
13)
Penetapan dan pengumuman
nama dan nomor urut pasangan
calon
14)
Penetapan pemantau
15)
Penetapan tata kerja KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
PPDP dan KPPS
16)
Sosialisasi (informasi/pendidikan
pemilih)
d.
Pembentukan/Pengangkatan dan
pelatihan PPK, PPS, dan petugas
pemutakhiran data pemilih
Dilaksanakan
oleh KPU
Kab/Kota

1) Pembentukan PPK
24 hari
25-02-13
20-03-13

2) Pembentukan PPS
24 hari
25-02-13
20-03-13

3) Pembentukan P2DP
7 hari
14-04-13
20-04-13
 Dilaksanakan
PPS
e.
Pemberitahuan, Pendaftaran dan
Sertifikasi Pemantau
30 hari
03-03-13
01-04-13
Dilaksanakan
oleh KPU Prov
f.
Sosialisasi/ Infomasi Pemilu /
pendidikan pemilih
179 hari
01-02-13
28-08-13
 Dilaksanakan
Oleh Pokja sosialisasi
g.
Menerima Pemberitahuan dari
DPRD tentang berakhirnya masa
jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi  Jawa Timur
1 hari
01-04-13
01-04-13
Paling lama
150 hari
sebelum
pemungutan
suara
h.
Rapat Koordinasi KPU Provinsi
Jawa Timur dan KPU
Kabupaten/Kota dengan
pelaksana pemilihan umum
Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi  Jawa Timur Tahun
2013 di tingkat PPK,PPS dan
KPPS dihadiri oleh KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota
PPK serta PPS dan KPPS
179 hari
01-02-13
28-08-13
 Dilaksanakan
oleh KPU
Provinsi
  II. PELAKSANAAN
1
Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih
a.
Pemberitahuan kepada Pemprov/
Pemkab/Pemkot tentang
Penyampaian  daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur  (DP4) oleh
Pemprov/Pemkab/Pemkot
1 hari
02-03-13
02-03-13
Dikoordinasikan
 oleh pokja
Pemilih
b.
Penerimaan daftar Penduduk
 Potensial Pemilih Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur (DP4)
Pemprov/Pemkab/ Pemkot
1 hari
01-04-13
01-04-13
Dilaksanakan
oleh
Pemerintah
 Provinsi
c.
1) Penyusunan data/daftar pemilih
berdasarkan DP4 oleh KPU
Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota yang
dibuat sebanyak PPS 
30 hari
02-04-13
01-05-13
Dilaksanakan
oleh KPU
Provinsi/
Kab/Kota
2)  Penyampaian Daftar Pemilih
kepada PPS melalui PPK
7 hari
02-05-13
08-05-13
Dilaksanakan
oleh PPK
3) Bimbingan teknis dan sosialisasi
penyusunan data/daftar pemilih
oleh KPU Kabupaten/Kota kepada
PPS dan  PPDP yang dilakukan
secara Berjenjang
14 hari
17-04-13
30-04-13
 Dilaksanakan
oleh KPU
Provinsi/
Kab/Kota
d.
Pemutakhiran data pemilih oleh
PPS  dengan dibantu PPDP
30 hari
08-05-13
07-06-13
Dilaksanakan
oleh PPS
dibantu
Petugas
Pemutakhiran
Data Pemilih
e.
Pengesahan dan Pengumuman
Daftar  Pemilih Sementara (DPS)
21 hari
08-06-13
28-06-13
Dilaksanakan
oleh KPU
Kab/Kota, PPK,
PPS, KPPS
dan PPDP
f.
Perbaikan Daftar Pemilih
Sementara (DPS)
21 hari
08-06-13
28-06-13
Dilaksanakan
oleh PPS
g.
Pencatatan Data Pemilih
Tambahan
3 hari
29-06-13
01-07-13
Dilaksanakan
oleh PPS
h.
Penetepan Daftar Pemilih
Tambahan
3 hari
02-07-13
04-07-13
Dilaksanakan
oleh PPS
i.
Pengumuman Daftar Pemilih
Tambahan
3 hari
05-07-13
07-07-13
Dilaksanakan
oleh PPS
j.
Pengesahan dan Pengumuman
Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh
PPS
3 hari
08-07-13
10-07-13
Dilaksanakan
oleh PPS
k.
Penyampaian Daftar Pemilih
Sementara, Daftar Pemilih
Perbaikan/Tambahan, dan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK,
 dengan tembusan kepada KPU
Provinsi dan KPU oleh PPS.
4 hari
08-07-13
11-07-13
Dilaksanakan
oleh PPS
l.
Penyusunan dan Penetapan
Rekapitulasi Jumlah Pemilih
Terdaftar  dan Jumlah TPS terinci
Dalam  wilayah :
Dilaksanakan
oleh PPS, PPK
dan KPU
Kab/Kota
-    Panitia Pemilihan Kecamatan
2 hari
12-07-13
13-07-13
-    KPU Kabupaten/Kota
2 hari
14-07-13
15-07-13
-    KPU Provinsi
3 hari
16-07-13
18-07-13
m.
Penyampaian salinan Daftar
Pemilih  Tetap (DPT) untuk TPS
kepada KPPS oleh PPS dan
kepada Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Saksi pasangan
calon oleh KPPS
7 hari
18-08-13
24-08-13
Dilaksanakan
oleh KPPS
2
Pencalonan



a.
Pengumuman Pendaftaran,
Pengambilan Formulir dan/atau
penyerahan dokumen dukungan
dalam pencalonan  Gubernur dan
Wakil Gubernur
5 hari
07-04-13
11-04-13
Dilaksanakan
oleh KPU Prov.
serta Calon
Perseorangan

b.
- Penyerahan dokumen rekapitulasi
dukungan calon perseorangan
dalam 3 (tiga) rangkap kepada
KPU Provinsi selama masa
pendaftaran dan/atau penyerahan
dukungan.
5 hari
07-04-13
11-04-13
 Oleh calon
Perseorangan

- Dalam masa pendaftaran dan/
atau penyerahan dukungan, KPU
Provinsi melakukan bimbingan
teknis kepada KPU
Kabupaten/Kota/PPK/PPS
dalam pelaksanaan proses
verifikasi danrekapitulasi dukungan
calon perseorangan
 OIeh
KPU Provinsi
dilaksanakan
secara
berjenjang

c.
Kesempatan untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi jumlah
dukungan paling rendah dan atau
sebaran dukungan dalam masa
pendaftaran dan/atau penyerahan
dukungan kepada KPU Provinsi
untuk calon perseorangan
5 hari
07-04-13
11-04-13
 Oleh calon
Perseorangan

d.
Pemberitahuan dan/atau
penyerahan dokumen dukungan
bakal calon perseorangan kepada
PPS oleh KPU Kabupaten/Kota,
dan bakal calon perseorangan.
1 hari
14-04-13
14-04-13
KPU
Prov/Kab/Kota/
bakal calon
perseorangan

e.
Verifikasi dokumen dukungan oleh
PPS untuk calon perseorangan.
14 hari
15-04-13
28-04-13
Dilaksanakan
oleh PPS

f.
Verifikasi dan rekapitulasi dokumen
dukungan oleh PPK untuk bakal
calon perseorangan.
7 hari
29-04-13
05-05-13
Dilaksanakan
oleh PPK

g.
Verifikasi dan rekapitulasi dokumen
dukungan oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk bakal calon
perseorangan.
7 hari
06-05-13
12-05-13
Dilaksanakan
oleh KPU
Kab./Kota.

h.
Pengumuman pendaftaran
pasangan calon yang diajukan
partaipolitik atau  gabungan partai
politik dan perseorangan.
2 hari
13-05-13
14-05-13
Dilaksanakan
oleh KPU Prov.

i.
Pendaftaran bakal pasangan calon
yang diajukan oleh partai politik
atau gabungan partai politik dan
perseorangan
7 hari
13-05-13
19-05-13
Oleh
parpol/
gabungan
parpol

j.
Penelitian dan pemberitahuan hasil
penelitian pemenuhan syarat calon
termasuk penelitian penambahan
dukungan bakal calon
perseorangan yang jumlahnya
menjadi kurang dari jumlah
dukungan paling rendah akibat
 verifikasi PPS, PPK, KPU
Kabupaten/Kota. Verifikasi
tambahan dukungan bakal calon
perseorangan oleh KPU
Kabupaten/Kota dan/atau
KPU Provinsi dibantu oleh PPS
dan PPK.
21 hari
20-05-13
09-06-13
Dilaksanakan
oleh KPU Prov.

k.
- Melengkapi dan/atau memperbaiki
surat pencalonan, syarat calon,
dan/atau mengajukan calon baru.
(Parpol/Gab parpol)
7 hari
10-06-13
16-06-13
Dilaksanakan
oleh Pasangan
Calon

- Melengkapi dan/atau memperbaiki
surat pencalonan beserta
persyaratan pasangan calon
(perseorangan), vide Pasal 59
ayat (5a) huruf b sampai dengan
huruf I UU No 32/2004 Jis UU
No. 12/2008
7 hari
10-06-13
16-06-13
Dilaksanakan
oleh Pasangan
Calon

- Melengkapi dan/atau memperbaiki
surat pencalonan beserta
persyaratan calon (perseorangan),
yaitu surat pencalonan yang
ditandatangi oleh pasangan calon
perseorangan.
14 hari
10-06-13
23-06-13
Dilaksanakan
oleh Pasangan
Calon

l.
Penelitian ulang kelengkapan dan
perbaikan persyaratan pasangan
calon sekaligus pemberitahuan
hasil penelitian, kecuali terhadap
pasangan  calon perseorangan
yang tidak dapat memenuhi paling
rendah jumlah dukungan dan
jumlah sebaran, tidak
diadakan penelitian ulang.
14 hari
24-06-13
07-07-13
Dilaksanakan
oleh KPU Prov.

m.
Penyampaian hasil pemeriksaan
Kesehatan tentang kemampuan
rohani dan jasmani Pasangan
Calon oleh Tim dokter pemeriksa
khusus kepada KPU Provinsi
38 hari 
16-05-13
23-06-13
Oleh Rumah
Sakit yang
ditetapkan oleh
KPU Provinsi

n.
Pengumuman pasangan calon
yang memenuhi persyaratan.
7 hari
08-07-13
14-07-13
Dilaksanakan
oleh KPU Prov.

o.
Penetapan, Penentuan Nomor
Urut pasangan Calon
2 hari
14-07-13
15-07-13
oleh KPU
Prov.dihadiri
bakal pasangan
 calon

p.
Pengumuman Hasil Penetapan,
Penentuan Nomor Urut pasangan
Calon
7 hari
15-07-13
21-07-13
oleh KPU Prov.

 Pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara berdasarkan
norma, standar, prosedur, dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh
KPU, dengan kegiatan :

a.
Penyusunan dan penetapan jenis
barang dan jasa serta Jadual
pendistribusian surat suara dan alat
kelengkapan pemungutan dan
penghitungan suara
56 hari
01-02-13
28-03-13
Dilaksanakan
oleh Panitia
Pengadaan

b.
Proses administrasi Pengadaan
Barang/Jasa Logistik Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur dan
pendistribusian surat suara serta
alat dan kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan
suara
56 hari
01-02-13
28-03-13
Dilaksanakan
oleh Panitia
Pengadaan
c.
Pencetakan dan Pendistribusian 
Daftar Pasangan Calon, Surat
Suara serta Alat dan Kelengkapan
Administrasi Pemungutan dan
Penghitungan Suara
30 hari
15-07-13
13-08-13
Dilaksanakan
oleh KPU
Provinsi
d.
Penerimaan Surat Suara serta
Alat dan Kelengkapan Administrasi
Pemungutan dan Penghitungan
Suara
2 hari
27-08-13
28-08-13
Dilaksanakan
PPS
 Kampanye

a.
Pertemuan peserta Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur tentang
pelaksanaan kampanye
5 hari
26-07-13
30-07-13
Dikoordinasikan
 oleh pokja
kampanye
b.
Kampanye :
14 hari
12-08-13
25-08-13
c.
Pembersihan Alat Peraga dan Atribut
Kampanye
3 hari
26-08-13
28-08-13
Tidak Ada
Kampanye
d.
Masa Tenang
3 hari
26-08-13
28-08-13
Tidak Ada
Kampanye
5
 Pemungutan Suara
dan Penghitungan Suara

a.
Persiapan

1)  Pengecekan Persiapan
Pemungutan Suara di Daerah
22 hari
24-07-13
14-08-13
Dilaksanakan
oleh KPU
Provinsi/ KPU
Kab/Kota

2)    Pembentukan KPPS
danbimbingan teknis serta
sosialisasi
7 hari
02-08-13
08-08-13
Dilaksanakan
oleh PPS

3)  Penyampaian Salinan Daftar
Pemilih Tetap untuk TPS, Petugas
Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Saksi pasangan calon.
5 hari
24-08-13
28-08-13
Dilaksanakan
oleh PPS
dibantu oleh
KPPS

4)  Pengumuman dan
pemberitahuan tempat,hari, dan
waktu pemungutan suara di TPS.
6 hari
23-08-13
28-08-13
Dilaksanakan
oleh KPPS

5)    Penyiapan TPS
3 hari
26-08-13
28-08-13
Dilaksanakan
oleh KPPS
b.
Pelaksanaan


1)       Pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS
oleh KPPS, serta penyusunan
sertifikat  hasil penghitungan
suara oleh PPS, PPK, KPU
Kabupaten/Kota,  dan KPU
Provinsi, meliputi :
1 hari
29-08-13
29-08-13
Dilaksanakan
oleh KPPS

a. Penyusunan dan penyampaian
sertifikat hasil penghitungan suara
di TPS oleh KKPS
1 hari
29-08-13
29-08-13
Dilaksanakan
oleh KPPS

b. Penyampaian kota suara yang
masih dikunci dan disegel yang
berisi Berita Acara dan Sertifikasi
hasil penghitungan suara oleh
KPPS kepada PPS
1 hari
29-08-13
29-08-13
Dilaksanakan
oleh KPPS

c. Penyusunan dan Penyampaian
Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat
Desa/Kelurahan oleh PPS kepada
PPK
2 hari
30-08-13
31-08-13
Dilaksanakan
oleh PPS
d. Penyusunan dan Penyampaian
Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat
Kecamatan oleh PPK kepada KPU
Kabupaten/Kota
2 hari
01-09-13
02-09-13
Dilaksanakan
oleh PPK
e. Penyusunan dan penyampaian
rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota
oleh KPU Kabuapten/Kota kepada
KPU Provinsi
2 hari
03-09-13
04-09-13
Dilaksanakan
oleh KPU
Kab/Kota
f. Penyusunan dan penyampaian
rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara oleh KPU Provinsi dan
penetapan pasangan calon terpilih
3 hari
05-09-13
07-09-13
Dilaksanakan
oleh KPU Prov.
2)       Pelantikan dan Pengucapan
Sumpah/Janji
1 hari
12-02-14
12-02-14
Dilaksanakan
oleh pejabat
yang berwenang
Sumber : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013