KPU dan Bawaslu Harus Siap Hadapi Terjadinya Kecurangan Pemilu 2013

Thursday, 03 January 2013 (1182 reads)

JAKARTA, (PRLM).-Penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan pemilu di tahun 2013.

Hal itu karena, tahun 2013 merupakan tahun yang strategis bagi partai politik menyiapkan strategi menghadapi Pileg dan Pilpres 2014.

"Ya, 2013 ini semua mesin parpol mulai diaktifkan untuk menghadapi Pemilu. Semua partai politik akan mempersiapkan kadernya untuk menjadi caleg di parlemen, begitu juga persiapan untuk mencari figur yang tepat presiden kelak," ucap Pengamat Politik dari SIGMA Said Salahudin di Jakarta, Minggu (30/12).

Menurut Said, ada dua permasalahan yang akan muncul saat semua mesin parpol bergerak menuju Pemilu 2014. Permasalahan itu nantinya, kata Said, sulit dicegah apabila Bawaslu kalah cepat dan pintar dibandingkan para peserta Pemilu.

Permasalahan pertama yakni parpol akan mulai mencari penyumbang dana kampanye yang siap memodali mereka. Namun, yang dikhawatirkan, kata dia, adalah munculnya penyumbang dana kampanye yang tidak tercatat, yang biasa disebut dengan Bohir.

"Bohir masih akan muncul di Tahun 2013. Mereka adalah bandar-bandar yang harus diwaspadai karena ketika partai menang mereka akan meminta kompensasi politik," tuturnya.

Permasalahan kedua, kata Said, yakni banyaknya parpol yang akan memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye. Misalnya, mereka akan menekan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mencari bantuan finansial.

Begitupula bagi partai yang kadernya menjabat sebagai kepala pemerintahan seperti gubernur atau bupati. "Penyimpangan kekuasaan bukan hal yang baru, apalagi menjelang Pemilu 2014. Pemberian upeti akan mencapaai puncaknya pada 2013," ujarnya.

Untuk itu, Said pun menyarankan agar penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu segera mengantisipasinya. Bawaslu, kata, dia harus gesit dan cerdas menghadapi parpol dan caleg yang akan memanfaatkan dua peluang tersebut.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie meminta KPU bekerja secara profesional dan mampu menjaga integritasnya dalam penyelenggaraan pemilu 2014.

"Kami berharap para penyelenggara pemilu bisa kerja lebih baik dan terpercaya untuk 2014, karena Pemilu 2014 harus betul-betul dapat dipercaya," ucapnya.

Dia menambahkan, tahun 2013 iklim politik di Tanah Air akan memanas. Itu karena, parpol dan capres mempersiapkan dirinya untuk pemilu legislatif dan eksekutif di 2014.

Jimly menuturkan, penyelenggaraan pemilu akan berpengaruh terhadap hasil pemilu. Jika penyelenggaraan pemilu baik maka tingkat kepercayaan masyarakat akan baik. Begitu juga sebaliknya. "Lain itu, peserta pemilu juga harus siap mengikuti pemilu dengan jujur dan adil," ujarnya. (A-194/A-89)*** (Sumber: Pikiran Rakyat Online)

KPU Tuntaskan Pembenahan Silog

Sumber : kpu.go.id pada Jumat, 19 April 2013

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan pihaknya dalam satu tahun terakhir telah menuntaskan pembenahan sistem informasi logistik (siog). Saat ini, kata Husni, dalam silog sudah terhimpun data jenis dan jumlah kebutuhan logistik pemilu di tempat pemungutan suara (TPS).

“Kebutuhan logistik untuk TPS semuanya sudah masuk ke dalam silog. Kami menargetkan proses lelang perlengkapan TPS sudah harus tuntas akhir tahun ini,” ujar Husni, Kamis (18/4).

Husni mengatakan logistik dan distribusi ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Proses yang tercakup dalam logistik ini adalah proses perencanaan, proses pengadaan, proses pengawasan dan pendistribusian.



Jika mengandalkan cara manual, kata Husni, dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan pendistribusian barang yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (human error).

Untuk menghindari permasalahan tersebut, KPU mengembangkan suatu aplikasi logistik yang terintegrasi dengan cara mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang berlaku di logistik ke dalam suatu aplikasi berbasis komputer.

“Dengan silog, diharapkan memberikan kemudahan, kecepatan dan akurasi pada setiap proses yang akan dilakukan,” ujarnya.

Untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan undang-undang, KPU menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Husni mengatakan jika proses lelangnya tuntas akhir tahun ini, proses produksi sudah dapat dimulai awal tahun depan. “Jadi kita punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan evaluasi, apakah barang yang diproduksi sesuai kebutuhan atau tidak. Begitu juga distribusinya dapat dievaluasi untuk memastikan logistik sampai di lokasi tepat waktu, tepat jumlah dan tepat lokasi,” ujarnya.

Untuk meningkatkan akurasi proses distribusi, KPU menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Lembaga ini akan melakukan pemetaan untuk mendapatkan data termutakhir tentang wilayah yang akan menjadi sasaran distribusi logistik dan moda transportasi yang digunakan untuk menjangkau daerah tersebut.

KPU juga menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu proses distribusi ke daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau. “Dengan Polri kita sudah buat nota kesepahaman, sementara TNI belum tetapi kita sudah komunikasi dengan Panglima TNI untuk membantu KPU dalam distribusi logistik jika kondisi cuaca dan kondisi medan benar-benar sulit di tempuh,” ujarnya.

Husni mengatakan komunikasi dengan TNI akan kembali diintensifkan, terutama untuk memastikan apakah penempatan anggaran dukungan distribusi logistik itu nantinya berada di KPU atau di TNI. “KPU siap dengan dua pola penganggaran itu. Kalau anggarannya harus ditempatkan di TNI, kami akan penuhi,” ujarnya. (gd)

KEP. KPU JATIM NOMOR 11 TAHUN 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
download dsini