Aku Mencari

Klick kotak Aku Mencari disini

Lalu ketik  kata kunci apapun yang anda cari
di : Blog ini;

     D-Link Dari Sini;

     DAFTAR Link;

     Web.

Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur Tahun 2013

Profil PPS Sumberdiren

Profil PPS Garum

   Nama         :  Mohamad Ainul Haq
  TTL             : Blitar,  26 Nopember 1983
  Alamat       : Lingkungan Kebonsari  RT.001 RW.002 Kel. Garum
                        Kec. Garum, Kab. Blitar
  Agama       : Islam
  Jabatan     : Ketua PPS
  Nomor Hp  : 0856 4985 4517
  e-Mail        : 
 
   
 

 
   Nama       : Basuki Rahmat

   TTL            : Blitar, 11 Maret 1976

   Alamat       : Lingkungan Combong  RT.003 RW.001 Kel. Garum

                        Kec. Garum, Kab. Blitar

   Agama       : Islam

   Jabatan     : Anggota PPS

   Nomor Hp  : 0813 3400 5546

   e-Mail        :

 
 
 

 

   Nama         : Slamet Riyanto

   TTL            : Blitar, 06 Juli 1973
   Alamat       : Lingkungan Kebonsari RT.001 RW.001 el. Garum
   Agama       : Islam
   Jabatan     : Anggota PPS
   Nomor Hp  : 0819 3789 3437
   e-Mail        : 
 
 
 
 
 
 
 

Profil PPS Slorok

  Nama         :  Khoiruman

  TTL            : Blitar, 11 Maret 1973

  Alamat       : Dsn. Pucungsari Kidul RT.001 RW.001 Desa Slorok

                       Kec. Garum, Kab. Blitar

  Agama       : Islam

  Jabatan     : Ketua PPS

  Nomor Hp  : 0856 4681 4480

  e-Mail        : 

 

   

 

   Nama        : Purwanto

   TTL            : Blitar, 12 Mei 1963

   Alamat       : Dsn. Sumber RT.003 RW.001 Desa Slorok

                        Kec. Garum, Kab. Blitar

   Agama       : Islam

   Jabatan     : Anggota PPS

   Nomor Hp  : 0858 5582 5708

   e-Mail        :

 

 

 

    Nama         : Ariyanti

   TTL            : Blitar, 21 Juni 1973

   Alamat       : Dsn Sumber RT.003 RW.002 Desa Slorok

                        Kec. Garum, Kab. Blitar

   Agama       : Islam

   Jabatan     : Anggota PPS

   Nomor Hp  : 0857 5516 8552

   e-Mail        :

 

Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar dan Bakal Calon Anggota DPR RI

Selasa, 07 Mei 2013

Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi ini telah diberikan kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 dan Bawaslu pada selasa (7/5) di Jakarta, dalam masa perbaikan, partai politik diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, penambahan, penyempurnaan, maupun penggantian bakal calegnya, termasuk mengubah penempatan nomor urut bakal calon atau penempatan daerah  pemilihan (dapil) dengan ketentuan wajib memperbaiki Model BA dan Model BB sampai dengan Model BB 11 bakal calon yang bersangkutan.

1. PARTAI NASDEM

2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

5. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

7. PARTAI DEMOKRAT

8. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

9.  PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

14. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA)

Profil PPS Tawangsari

   Nama         :  Saiful Bahri

  TTL            : Blitar, 04 Oktober 1973

  Alamat       : Lingkungan Tawangrejo RT.002 RW.010 Keluaran Tawangsari

                       Kec. Garum, Kab. Blitar

  Agama       : Islam

  Jabatan     : Ketua PPS

  Nomor Hp  : 0858 5516 9507

  e-Mail        : 

 

 

 

 

   Nama        : Choirul Anam

   TTL            : Blitar, 17 Juli 1972

   Alamat       : Jl. Gajah Mada 36 RT.003 RW.002 Kelurahan Tawangsari

                        Kec. Garum, Kab. Blitar

   Agama       : Islam

   Jabatan     : Anggota PPS

   Nomor Hp  : 0856 9100 8782

   e-Mail        :

 

 

    Nama         : Siti Alfiah

   TTL            : Blitar, 12 Mei 1971

   Alamat       : Lk. Ngebrak RT.001 EW.003 Kelurahan Tawangsari

                        Kec. Garum, Kab. Blitar

   Agama       : Islam

   Jabatan     : Anggota PPS

   Nomor Hp  : 0857 4656 9363

   e-Mail        :

 

KPU sulit terapkan imbauan soal larangan fotokopi e-KTP

Selasa, 07 Mei 2013

Jakarta, (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami kesulitan  melaksanakan larangan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri..

 "Ada dua jenis pemilu yang memerlukan fotokopi KP, pemilihan kepala daerah (pilkada) dan anggota legislatif. Jika e-KTP tidak bisa difotokopi, maka KPU sebagai penyelenggara pemilu akan menemukan kesulitan dalam hal regulasi dan teknis," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik diJakarta, Selasa.

Selain lembaga penyelenggara, peserta pemilu juga akan mengalami kendala dalam penerapan imbauan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 59 huruf 2e, dukungan bagi pasangan calon perseorangan (independen) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai fotokopi KTP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk pemilihan anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD, para bakal calon anggota legislatif juga diwajibkan menyerahkan fotokopi KTP sebagai lampiran dokumen wajib, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

"Sehingga, untuk mengoperasionalkan kebijakan itu seharusnya dilakukan perubahan dalam ketentuan undang-undang," tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan dukungan untuk bakal calon anggota DPD sudah terkumpul sebelum surat imbauan tersebut diterima KPU.

"Dukungan untuk calon DPD sudah terkumpul, sedangkan kami baru terima (surat edaran) sekira dua pekan yang lalu. Jadi, mohon maaf atas kejadian ini," katanya.

Sumber: antaranews.com
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Aditia Maruli
Foto: ANTARA/Rahmad

KPU kembalikan 4.000 berkas caleg

Selasa, 07 Mei 2013 

Komisi Pemilihan Umum mengembalikan lebih dari empat ribu berkas pada partai politik karena dokumen pencalonan anggota parlemen yang diajukan tak memenuhi syarat.

Bahkan untuk tiga partai; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), PKS dan PPP, semua berkas bakal calon anggota legislatif dikembalikan karena dianggap belum lengkap.
"Tiga partai politik tidak ada bakal calegnya yang memenuhi syarat," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat membacakan hasil verifikasi, Selasa (7/5) diJakarta.

Dari 6.577 berkas yang diterima KPU, 4.701 berkas diantaranya dinyatakan tak lolos dan harus diperbaiki. 12 partai peserta Pemilu 2014 diberi kesempatan hingga 22 Mei untuk menyusulkan dokumen yang diminta KPU. Tak seperti berbagai agenda pengumuman KPU sebelumnya, kali ini tak ada nota protes dari partai-partai.

"Ya ini kan masalahnya seputar kesalahpahaman saja, masih ada perbedaan pendapat KPU dan PKS, terkait form BB-8 dan BB-9," kilah Dono Pratomo dari Badan Pemenangan Pemilu PKS. Daftar isian tersebut menurut Dono mewajibkan seorang advokat untuk mundur dari pekerjaannya sebagai advokat jika terpilih sebagai anggota DPR. "Nah menurut kami, apakah relevan yang bukan advokat mengisi form ini?" tegas Dono.

 
Hampir semua partai menurut verifikasi KPU punya masalah dengan bakal caleg yang didaftarkan dengan daerah pemilihan (dapil) ganda dimana seoranng calon ditulis mewakili lebih dari satu daerah pemilihan. "Kalau ini soal administrasi saja, kan calonnya banyak jadi mungkin sebelum finishing caleg tersebut belum memutuskan dapil mana yang mau diambil," kata Wakil Sekjen PAN Ahmad Adib Zain.

Persoalan lain yang lebih serius muncul pada daftar nama bakal caleg yang ternyata didaftarkan oleh dua partai berbeda. Bahkan partai sebesar PDI Perjuangan pun 'kecolongan' nama bakal caleg yang ternyata juga didaftarkan oleh Partai Gerindra. "Ini soal mengkhianati kepercayaan ya, kita beri kepercayaan ternyata malah mencalonkan diri juga dari partai lain," kata Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Untuk calon seperti ini, Tjahjo mengatakan akan langsung mencoret nama calon bersangkutan.

Langkah PDIP ini didukung kelompok pemerhati parlemen, Perludem. "Calon ganda harus dicoret karena (pencalonan) beda partai itu pelanggaran substansial itu jelas melanggar UU," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeny." Komitmen berpartai saja bermasalah, main di dua kaki, apalagi kalau komitmen di parlemen untuk rakyat nanti. Calon semacam ini menurut Titi tak layak masuk parlemen karena diragukan niatnya."

Perludem juga berpandangan meski dari sisi jumlah kasus bakal caleg ganda relatif kecil, situasi ini meneguhkan kritik terhadap partai politik selama ini yakni kelemahan menyiapkan kader." Akibatnya partai memaksakan diri mencalonkan caleg-caleg diluar kemampuan kader mereka," tambahnya. Sejumlah partai mengakui beberapa calon bermasalah berasal dari luar partai yang mendaftarkan diri demi tiket keparlemen.

Sumber: bbc.co.uk

Reporter: Dewi Safitri (Wartawan BBC Indonesia)