Penyelenggara pilkada harus bekerja profesional.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan empat pesan kepada pemerintah, para kandidat dan masyarakat menjelang penyelenggaraan pilkada serentak 27 Juni 2018. Langkah ini agar pilkada dapat berjalan sesuai aturan, aman, tertib dan lancar.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan pilkada merupakan proses politik yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kepemimpinan provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai salah satu penentu kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah.
“Semua pihak hendaknya berperan serta menyukseskan pilkada sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing secara konsisten dan bertanggungjawab,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Senin (25/6).
Menurutnya, penyelenggara pilkada harus dapat bekerja profesional, independen, transparan, obyektif, akuntabel, adil, dan penuh tanggung jawab. Sehingga pilkada dapat berkualitas dan menghasilkan kepemimpinan di daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat di atas segalanya.
Berikut empat pesan PP Muhammadiyah, antara lain :
1. Pemerintah dan aparatur negara hendaknya mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pilkada sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang tinggi. Pemerintah dan aparatur negara hendaknya benar-benar menjaga netralitas, integritas, dan kredibilitas serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok dengan tidak menggunakan dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan baik secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Para kandidat hendaknya bersaing secara sehat, sportif, berjiwa ksatria, dan mematuhi semua peraturan dengan menjauhi praktik politik uang, keculasan, kecurangan, kekerasan, kampanye hitam serta pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur kebencian dan bernuansa SARA. Para kandidat dan tim kampanye hendaknya tidak melakukan politisasi agama yang mereduksi nilai-nilai luhur agama dan berpotensi memecah belah masyarakat, umat, dan bangsa.
3. Kepada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, agar dalam menentukan pilihan mempertimbangkan dan mengutamakan pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan, visioner, amanah, berakhak mulia, bersih dari korupsi, mampu menjalin kerjasama dengan semua elemen bangsa, berjiwa negarawan, dan berdedikasi tinggi dalam melayani seluruh rakyat.
4. Masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, hendaknya berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses Pilkada dengan menjadi pemilih yang kritis, cerdas, arif, dan dewasa serta memberikan suara dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat hendaknya saling menghormati perbedaan pilihan, menjaga ketertiban, dan memelihara persatuan bangsa. Masyarakat, para kandidat, dan pendukung hendaknya menerima hasil-hasil Pilkada secara ksatria; yang menang tidak jumawa dan merayakan kemenangan secara berlebihan dan yang kalah dapat legawa menerima kekalahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar