JADUAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILGUB JAWA TIMUR 2013

Menyongsong pesta demokrasi masyarakat Jawa Timur, Jadual tahapan pelaksanan Pilgub Jatim 2013 telah ditetapkan melalui surat keputusan KPU Jatim No 2/KPTS/KPU-PROV-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, berikut ini :

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

TAHUN 2013

NO.	URAIAN KEGIATAN		JADWAL WAKTU			KETERANGAN
			WAKTU	MULAI	SELESAI
I.	PERSIAPAN
1	Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur		TAHUN 2012 – 2013			Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Pemprov Jawa Timur
2	Penetapan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur		30 hari	02-01-13	31-01-13
	A. Non Tahapan
	1)	Tahapan, Program  dan Jadual Waktu penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur  Jawa Timur Tahun 2013
	2)	Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK,  PPS dan KPPS pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013
	3)	Pemantau dan tata cara pemantauan pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur  Jawa Timur Tahun 2013
	4)	Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur  Jawa Timur Tahun 2013
	5)	Norma standar prosedur dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur  Jawa Timur Tahun 2013
	6)	Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013
	7)	Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013
		B. Tahapan :
	1)	Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih)
	2)	Pendaftaran, penyusunan, penelitian dan penetapan pasangan calon
	3)	Kampanye
	4)	Pemungutan suara
	5)	Penghitungan suara
	6)	Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan
		C. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk putusan
	1)	Tahapan, program, dan Jadual
	2)	Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan
	3)	Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik
	4)	Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS
	5)	Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi
	6)	Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani
	7)	Penetapan pasangan yang memenuhi syarat
	8)	Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye
	9)	Penetapan Jadual, bentuk, tempat, dan waktu kampanye
	10)	Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara
	11)	Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
	12)	Penetapan rekapitulasi hasil Perolehan  penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi
	13)	Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon
	14)	Penetapan pemantau
	15)	Penetapan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS
	16)	Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih)
	d.	Pembentukan/Pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih				Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
		1) Pembentukan PPK	24 hari	25-02-13	20-03-13
		2) Pembentukan PPS	24 hari	25-02-13	20-03-13
		3) Pembentukan P2DP	7 hari	14-04-13	20-04-13	Dilaksanakan PPS
	e.	Pemberitahuan, Pendaftaran dan Sertifikasi Pemantau	30 hari	03-03-13	01-04-13	Dilaksanakan oleh KPU Prov
	f.	Sosialisasi/ Infomasi Pemilu / pendidikan pemilih	179 hari	01-02-13	28-08-13	Dilaksanakan Oleh Pokja sosialisasi
	g.	Menerima Pemberitahuan dari DPRD tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi  Jawa Timur	1 hari	01-04-13	01-04-13	Paling lama 150 hari sebelum pemungutan suara
	h.	Rapat Koordinasi KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi  Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat PPK,PPS dan KPPS dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota PPK serta PPS dan KPPS	179 hari	01-02-13	28-08-13	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
II. PELAKSANAAN
1	Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih
	a.	Pemberitahuan kepada Pemprov/ Pemkab/Pemkot tentang Penyampaian  daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur  (DP4) oleh Pemprov/Pemkab/Pemkot	1 hari	02-03-13	02-03-13	Dikoordinasikan  oleh pokja Pemilih
	b.	Penerimaan daftar Penduduk  Potensial Pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (DP4) Pemprov/Pemkab/ Pemkot	1 hari	01-04-13	01-04-13	Dilaksanakan oleh Pemerintah  Provinsi
	c.	1) Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS	30 hari	02-04-13	01-05-13	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kab/Kota
		2)  Penyampaian Daftar Pemilih kepada PPS melalui PPK	7 hari	02-05-13	08-05-13	Dilaksanakan oleh PPK
		3) Bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan  PPDP yang dilakukan secara Berjenjang	14 hari	17-04-13	30-04-13	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ Kab/Kota
	d.	Pemutakhiran data pemilih oleh PPS  dengan dibantu PPDP	30 hari	08-05-13	07-06-13	Dilaksanakan oleh PPS dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
	e.	Pengesahan dan Pengumuman Daftar  Pemilih Sementara (DPS)	21 hari	08-06-13	28-06-13	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS dan PPDP
	f.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	21 hari	08-06-13	28-06-13	Dilaksanakan oleh PPS
	g.	Pencatatan Data Pemilih Tambahan	3 hari	29-06-13	01-07-13	Dilaksanakan oleh PPS
	h.	Penetepan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	02-07-13	04-07-13	Dilaksanakan oleh PPS
	i.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	05-07-13	07-07-13	Dilaksanakan oleh PPS
	j.	Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS	3 hari	08-07-13	10-07-13	Dilaksanakan oleh PPS
	k.	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK,  dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS.	4 hari	08-07-13	11-07-13	Dilaksanakan oleh PPS
	l.	Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar  dan Jumlah TPS terinci Dalam  wilayah :				Dilaksanakan oleh PPS, PPK dan KPU Kab/Kota
		-    Panitia Pemilihan Kecamatan	2 hari	12-07-13	13-07-13
		-    KPU Kabupaten/Kota	2 hari	14-07-13	15-07-13
		-    KPU Provinsi	3 hari	16-07-13	18-07-13
	m.	Penyampaian salinan Daftar Pemilih  Tetap (DPT) untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS	7 hari	18-08-13	24-08-13	Dilaksanakan oleh KPPS
2	Pencalonan
	a.	Pengumuman Pendaftaran, Pengambilan Formulir dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan  Gubernur dan Wakil Gubernur	5 hari	07-04-13	11-04-13	Dilaksanakan oleh KPU Prov. serta Calon Perseorangan
	b.	- Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.	5 hari	07-04-13	11-04-13	Oleh calon Perseorangan
		- Dalam masa pendaftaran dan/ atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi danrekapitulasi dukungan calon perseorangan				OIeh KPU Provinsi dilaksanakan secara berjenjang
	c.	Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi untuk calon perseorangan	5 hari	07-04-13	11-04-13	Oleh calon Perseorangan
	d.	Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten/Kota, dan bakal calon perseorangan.	1 hari	14-04-13	14-04-13	KPU Prov/Kab/Kota/ bakal calon perseorangan
	e.	Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan.	14 hari	15-04-13	28-04-13	Dilaksanakan oleh PPS
	f.	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk bakal calon perseorangan.	7 hari	29-04-13	05-05-13	Dilaksanakan oleh PPK
	g.	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk bakal calon perseorangan.	7 hari	06-05-13	12-05-13	Dilaksanakan oleh KPU Kab./Kota.
	h.	Pengumuman pendaftaran pasangan calon yang diajukan partaipolitik atau  gabungan partai politik dan perseorangan.	2 hari	13-05-13	14-05-13	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
	i.	Pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan	7 hari	13-05-13	19-05-13	Oleh parpol/ gabungan parpol
	j.	Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan bakal calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat  verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan bakal calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu oleh PPS dan PPK.	21 hari	20-05-13	09-06-13	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
	k.	- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab parpol)	7 hari	10-06-13	16-06-13	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
		- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf I UU No 32/2004 Jis UU No. 12/2008	7 hari	10-06-13	16-06-13	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
		- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangi oleh pasangan calon perseorangan.	14 hari	10-06-13	23-06-13	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
	l.	Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan  calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	14 hari	24-06-13	07-07-13	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
	m.	Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi	38 hari	16-05-13	23-06-13	Oleh Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Provinsi
	n.	Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	7 hari	08-07-13	14-07-13	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
	o.	Penetapan, Penentuan Nomor Urut pasangan Calon	2 hari	14-07-13	15-07-13	oleh KPU Prov.dihadiri bakal pasangan  calon
	p.	Pengumuman Hasil Penetapan, Penentuan Nomor Urut pasangan Calon	7 hari	15-07-13	21-07-13	oleh KPU Prov.
	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :
	a.	Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta Jadual pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	56 hari	01-02-13	28-03-13	Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan
	b.	Proses administrasi Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	56 hari	01-02-13	28-03-13	Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan
	c.	Pencetakan dan Pendistribusian  Daftar Pasangan Calon, Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	30 hari	15-07-13	13-08-13	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	d.	Penerimaan Surat Suara serta Alat dan Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	2 hari	27-08-13	28-08-13	Dilaksanakan PPS
	Kampanye
	a.	Pertemuan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pelaksanaan kampanye	5 hari	26-07-13	30-07-13	Dikoordinasikan  oleh pokja kampanye
	b.	Kampanye :	14 hari	12-08-13	25-08-13
	c.	Pembersihan Alat Peraga dan Atribut Kampanye	3 hari	26-08-13	28-08-13	Tidak Ada Kampanye
	d.	Masa Tenang	3 hari	26-08-13	28-08-13	Tidak Ada Kampanye
5	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
	a.	Persiapan
		1)  Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara di Daerah	22 hari	24-07-13	14-08-13	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi/ KPU Kab/Kota
		2)    Pembentukan KPPS danbimbingan teknis serta sosialisasi	7 hari	02-08-13	08-08-13	Dilaksanakan oleh PPS
		3)  Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Petugas Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon.	5 hari	24-08-13	28-08-13	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh KPPS
		4)  Pengumuman dan pemberitahuan tempat,hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	6 hari	23-08-13	28-08-13	Dilaksanakan oleh KPPS
		5)    Penyiapan TPS	3 hari	26-08-13	28-08-13	Dilaksanakan oleh KPPS
	b.	Pelaksanaan
		1)       Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat  hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota,  dan KPU Provinsi, meliputi :	1 hari	29-08-13	29-08-13	Dilaksanakan oleh KPPS
		a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS oleh KKPS	1 hari	29-08-13	29-08-13	Dilaksanakan oleh KPPS
		b. Penyampaian kota suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikasi hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS	1 hari	29-08-13	29-08-13	Dilaksanakan oleh KPPS
		c. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK	2 hari	30-08-13	31-08-13	Dilaksanakan oleh PPS
		d. Penyusunan dan Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	2 hari	01-09-13	02-09-13	Dilaksanakan oleh PPK
		e. Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota oleh KPU Kabuapten/Kota kepada KPU Provinsi	2 hari	03-09-13	04-09-13	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
		f. Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Provinsi dan penetapan pasangan calon terpilih	3 hari	05-09-13	07-09-13	Dilaksanakan oleh KPU Prov.
		2)       Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji	1 hari	12-02-14	12-02-14	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang

Sumber : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013

SURAT EDARAN KPU NOMOR: 231/KPU/IV/2013

Rabu, 10 April 2013
Jakarta, kpu.go.id- KPU telah menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor: 231/KPU/IV/2013 perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Surat Edaran KPU Nomor: 231/KPU/IV/2013 Klik disini

PELAKSANAAN PEMILUKADA TAK PERLU TUNGGU PERPU

Senin, 15 April 2013


Jakarta, kpu.go.id- Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak tahun 2013 di seluruh Indonesia tidak perlu menunggu peraturan pengganti undang undang (perpu). Landasan hukum pemilukada sudah sangat jelas, tegas dan terinci.

"Periodesasi pemilu, termasuk pemilukada dilakukan sekali dalam lima tahun. Jika pemilukada sebelumnya dilaksanakan tahun 2008 maka otomatis pelaksanaan pemilukada berikutnya tahun 2013", terang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik.

Husni mengurai sejumlah ladasan hukum pemilukada. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU tersebut diatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Husni menerangkan pemilu yang pertama dikenal di Indonesia adalah pemilu untuk memilih anggota legislatif dan anggota konstituante tahun 1955. Sementara pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung baru dikenal tahun 2004 dan pemilukada secara langsung dikenal sejak tahun 2005.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 4 dengan tegas menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali. Karena di Indonesia yang paling pertama dikenal adalah pemilu legislatif maka aturan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemilu jenis yang lain, termasuk pemilukada.

Hal ini diperkuat UU Nomor 12 Tahun 2008 pasal 233 ayat 2 menyebutkan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini paling lama pada bulan Oktober 2008.

Kemudian merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 86 ayat 1 disebutkan bahwa pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. "Artinya pelaksanaannya dapat dimajukan tanpa mengurangi masa jabatan kepala daerah",  terang Husni.

Husni menegaskan penetapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilukada
merupakan kewenangan penuh KPU. "Jika KPU sudah menetapkan, itu sah dan harus dijalankan. Tidak ada
pihak lain yang dapat membatalkannya", ujar Husni.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 5 ayat d menyebutkan KPU sebagai pelaksana pemilihan mempunyai tugas dan wewenang menetapkan tanggal dan tatacara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan.

Selanjutnya, penyelenggaraan pemilukada setiap lima tahun sekali merupakan upaya untuk menjaga secara konsisten mekanisme mendapatkan pemimpin melalui pemilihan langsung (elected official). "Jadi sangat tidak relevan, pelaksanaan pemilukada serentak untuk 43 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2013 dan 2014 yang sudah direncanakan KPU harus menunggu Perpu", ujarnya.

Menurutnya pada kepala daerah tidak perlu khawatir pemajuan jadwal pemilukada akan mengurangi masa jabatannya. Husni menegaskan jabatan kepala daerah sudah diatur secara ketat dalam Undang Undang yakni selama lima tahun sejak SK diterbitkan. "Kesinambungan pemerintahan setiap lima tahun akan tetap terjaga, tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Karenanya tidak ada alasan untuk menolak pelaksanannya", ujar Husni.
Selain itu, Pemilukada merupakan program yang juga masuk dalam rencana pembangunan nasional untuk
melembagakan demokrasi. Pelaksanaan pemilukada tepat waktu merupakan salah satu indikator suksesnya
pembangunan demokrasi tersebut. (gd. FOTO KPU/dd/hupmas).

Komisi Pemilihan Umum
http://www.kpu.go.id

Persamaan Persepsi Anggaran Kata Kunci Suksesnya Pemilu

Jumat, 12 April 2013

Jakarta, kpu.go.id- Pemantapan dan persamaan persepsi anggaran menjadi kata kunci untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi (rakor) Program, Kegiatan dan Output Rutin/Sektoral dan Tahapan Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2013 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jum’at (12/4).

“Rakor dan sinkronisasi ini adalah untuk mewujudkan suksesnya Pemilu 2014. Melalui rakor ini kita harus menyamakan persepsi penggunaan anggaran yang terdapat di dalam DIPA masing-masing satuan kerja (satker) dengan tahapan Pemilu 2014,” ujar Husni.

Dengan pemantapan dan persamaan persepsi itu, kata Husni, anggaran KPU dapat dimanfaatkan dengan optimal dalam mendukung kegiatan tahapan penyelenggaran pemilu.

Anggaran KPU yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-769/MK.02/2012, lanjut Husni, dialokasikan ke dalam 3 (tiga) program, yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU, dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Alokasi anggaran tersebut telah dialokasikan kepada masing-masing satker dengan diterbitkannya Revisi I DIPA 076 Tahun 2013 oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 19 Maret 2013. Revisi DIPA ini dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan tahapan Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2013.

Husni menambahkan, kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan KPU harus dapat dilaksanakan dan dianggarkan dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat mencapai target dan sasaran, baik di tingkat KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota.

Rakor digelar selama dua hari, 12-13 April 2013, dihadiri Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Sekretaris KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, serta jajaran Sekretariat Jenderal KPU. Peserta rakor dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama, Jumat (12/4) ini dihadiri 14 provinsi, dan besok (Sabtu, 13/4) diikuti oleh 19 provinsi. (nia/red. FOTO KPU/ieam/hupmas)

Sumber : http://www.kpu.go.id

Peraturan KPU 11, 12, dan 13 TAHUN 2013

Jakarta, kpu.go.id 

KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, PKPU Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014. Serta PKPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

1. PKPU Nomor 11 Tahun 2013
2. PKPU Nomor 12 Tahun 2013
3. PKPU Nomor 13 Tahun 2013