Kamis, 02 Mei 2013
Rabu, 01 Mei 2013
Profil PPS Sidodadi
TTL : Tulungagung, 05 Oktober 1969 Alamat : Dusun Kemloko RT.001 RW.012 Desa Sidodadi Kec. Garum, Kab. Blitar Agama : Islam Jabatan : Ketua PPS Nomor Hp :0821 4336 4303 e-Mail :
Profil PPS Bence
TTL : Blitar,16 Pebruari 1976 Alamat : Dsn Bence I RT.002 RW.005 Kelurahan Bence Kec. Garum, Kab. Blitar Agama : Islam Jabatan : Ketua PPS Nomor Hp : 0812 1510 1233 e-Mail :
Selasa, 30 April 2013
KPU publikasikan DCS di laman resminya
Rabu,
24 April 2013
Jakarta
(ANTARA News) - Komisi
Pemilihan Umum (KPU) akan mempublikasikan nama-nama Daftar Caleg Sementara
(DCS) atau bakal calon legislatif yang diserahkan partai politik.
"Untuk
memenuhi keinginan publik terhadap bacaleg setiap partai politik, KPU akan
merespons dengan meluncurkan nama-nama bacaleg besok pukul 11.00 WIB melalui
situs www.kpu.go.id,"
kata Ketua KPU Husni Kamil Malik di Jakarta, Selasa.
Selain untuk memenuhi keingintahuan masyarakat pada bacaleg 12 partai politik, KPU merasa apa yang dilakukannya semata untuk melayani kepentingan partai politik.
"KPU melayani secara maksimal apa yang dibutuhkan partai politik. Misalnya, data-data kita input ke database. Penyajian di situs www.kpu.go.id merupakan bentuk pelayanan kepada partai politik," imbuhnya.
Penetapan DCS akan diumumkan KPU 12 Juni 2013, sedangkan untuk Daftar Calon Tetap (DCT) akan diumumkan t25 Agustus 2013, kata Husni.
Sumber: antaranews.com
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Foto: ANTARA/Fanny Octavianus
Selain untuk memenuhi keingintahuan masyarakat pada bacaleg 12 partai politik, KPU merasa apa yang dilakukannya semata untuk melayani kepentingan partai politik.
"KPU melayani secara maksimal apa yang dibutuhkan partai politik. Misalnya, data-data kita input ke database. Penyajian di situs www.kpu.go.id merupakan bentuk pelayanan kepada partai politik," imbuhnya.
Penetapan DCS akan diumumkan KPU 12 Juni 2013, sedangkan untuk Daftar Calon Tetap (DCT) akan diumumkan t25 Agustus 2013, kata Husni.
Sumber: antaranews.com
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Foto: ANTARA/Fanny Octavianus
Senin, 29 April 2013
Minggu, 28 April 2013
Selasa, 23 April 2013
Metrotvnews.com, J akarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima 6.576 bakal calon anggota legislatif (caleg) untuk anggota DPR dari 12 partai politik (parpol). Selanjutnya, KPU berencana memublikasikan daftar bakal caleg tersebut di laman resmi KPU.
Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU di Jakarta, Selasa (23/4), mengaku tidak ada kewajiban ataupun aturan daftar bakal caleg yang sudah masuk harus dipublikasikan.
Namun, KPU akan memublikasikannya agar masyarakat bisa tahu sosok yang menjadi caleg dan para bakal caleg bisa mengetahui sudah didaftarkan ke KPU.
"Kami berkeinginan setelah pembahasan Senin (22/4) malam, sesegera mungkin kami akan publikasikan daftar nama calon yang diajukan 12 parpol dalam satu dua hari ini di laman KPU," ujar Husni. (*)
Sumber: metrotvnews.com
Editor: Henri Salomo Siagian
Ilustrasi---MI/ip
Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU di Jakarta, Selasa (23/4), mengaku tidak ada kewajiban ataupun aturan daftar bakal caleg yang sudah masuk harus dipublikasikan.
Namun, KPU akan memublikasikannya agar masyarakat bisa tahu sosok yang menjadi caleg dan para bakal caleg bisa mengetahui sudah didaftarkan ke KPU.
"Kami berkeinginan setelah pembahasan Senin (22/4) malam, sesegera mungkin kami akan publikasikan daftar nama calon yang diajukan 12 parpol dalam satu dua hari ini di laman KPU," ujar Husni. (*)
Sumber: metrotvnews.com
Editor: Henri Salomo Siagian
Ilustrasi---MI/ip
Jumat, 26 April 2013
KPU dan Bawaslu Harus Siap Hadapi Terjadinya Kecurangan Pemilu 2013
Thursday, 03 January 2013 (1182 reads)
JAKARTA,
(PRLM).-Penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersiap-siap menghadapi berbagai
kemungkinan terjadinya kecurangan pemilu di tahun 2013.
Hal
itu karena, tahun 2013 merupakan tahun yang strategis bagi partai
politik menyiapkan strategi menghadapi Pileg dan Pilpres 2014.
"Ya,
2013 ini semua mesin parpol mulai diaktifkan untuk menghadapi Pemilu.
Semua partai politik akan mempersiapkan kadernya untuk menjadi caleg di
parlemen, begitu juga persiapan untuk mencari figur yang tepat presiden
kelak," ucap Pengamat Politik dari SIGMA Said Salahudin di Jakarta,
Minggu (30/12).
Menurut
Said, ada dua permasalahan yang akan muncul saat semua mesin parpol
bergerak menuju Pemilu 2014. Permasalahan itu nantinya, kata Said, sulit
dicegah apabila Bawaslu kalah cepat dan pintar dibandingkan para
peserta Pemilu.
Permasalahan
pertama yakni parpol akan mulai mencari penyumbang dana kampanye yang
siap memodali mereka. Namun, yang dikhawatirkan, kata dia, adalah
munculnya penyumbang dana kampanye yang tidak tercatat, yang biasa
disebut dengan Bohir.
"Bohir
masih akan muncul di Tahun 2013. Mereka adalah bandar-bandar yang harus
diwaspadai karena ketika partai menang mereka akan meminta kompensasi
politik," tuturnya.
Permasalahan
kedua, kata Said, yakni banyaknya parpol yang akan memanfaatkan
fasilitas negara untuk berkampanye. Misalnya, mereka akan menekan badan
usaha milik negara (BUMN) untuk mencari bantuan finansial.
Begitupula
bagi partai yang kadernya menjabat sebagai kepala pemerintahan seperti
gubernur atau bupati. "Penyimpangan kekuasaan bukan hal yang baru,
apalagi menjelang Pemilu 2014. Pemberian upeti akan mencapaai puncaknya
pada 2013," ujarnya.
Untuk
itu, Said pun menyarankan agar penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu
segera mengantisipasinya. Bawaslu, kata, dia harus gesit dan cerdas
menghadapi parpol dan caleg yang akan memanfaatkan dua peluang tersebut.
Di
tempat terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),
Jimly Asshiddiqie meminta KPU bekerja secara profesional dan mampu
menjaga integritasnya dalam penyelenggaraan pemilu 2014.
"Kami
berharap para penyelenggara pemilu bisa kerja lebih baik dan terpercaya
untuk 2014, karena Pemilu 2014 harus betul-betul dapat dipercaya,"
ucapnya.
Dia
menambahkan, tahun 2013 iklim politik di Tanah Air akan memanas. Itu
karena, parpol dan capres mempersiapkan dirinya untuk pemilu legislatif
dan eksekutif di 2014.
Jimly
menuturkan, penyelenggaraan pemilu akan berpengaruh terhadap hasil
pemilu. Jika penyelenggaraan pemilu baik maka tingkat kepercayaan
masyarakat akan baik. Begitu juga sebaliknya. "Lain itu, peserta pemilu
juga harus siap mengikuti pemilu dengan jujur dan adil," ujarnya.
(A-194/A-89)*** (Sumber: Pikiran Rakyat Online)
Kamis, 25 April 2013
KPU Tuntaskan Pembenahan Silog
Sumber : kpu.go.id pada Jumat, 19 April 2013
Jakarta,
kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik
mengatakan pihaknya dalam satu tahun terakhir telah menuntaskan
pembenahan sistem informasi logistik (siog). Saat ini, kata Husni,
dalam silog sudah terhimpun data jenis dan jumlah kebutuhan
logistik pemilu di tempat pemungutan suara (TPS).
“Kebutuhan logistik untuk TPS semuanya sudah masuk ke dalam silog. Kami menargetkan proses lelang perlengkapan TPS sudah harus tuntas akhir tahun ini,” ujar Husni, Kamis (18/4).
Husni mengatakan logistik dan distribusi ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Proses yang tercakup dalam logistik ini adalah proses perencanaan, proses pengadaan, proses pengawasan dan pendistribusian.
Jika mengandalkan cara manual, kata Husni, dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan pendistribusian barang yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (human error).
Untuk menghindari permasalahan tersebut, KPU mengembangkan suatu aplikasi logistik yang terintegrasi dengan cara mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang berlaku di logistik ke dalam suatu aplikasi berbasis komputer.
“Dengan silog, diharapkan memberikan kemudahan, kecepatan dan akurasi pada setiap proses yang akan dilakukan,” ujarnya.
Untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan undang-undang, KPU menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Husni mengatakan jika proses lelangnya tuntas akhir tahun ini, proses produksi sudah dapat dimulai awal tahun depan. “Jadi kita punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan evaluasi, apakah barang yang diproduksi sesuai kebutuhan atau tidak. Begitu juga distribusinya dapat dievaluasi untuk memastikan logistik sampai di lokasi tepat waktu, tepat jumlah dan tepat lokasi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan akurasi proses distribusi, KPU menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Lembaga ini akan melakukan pemetaan untuk mendapatkan data termutakhir tentang wilayah yang akan menjadi sasaran distribusi logistik dan moda transportasi yang digunakan untuk menjangkau daerah tersebut.
KPU juga menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu proses distribusi ke daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau. “Dengan Polri kita sudah buat nota kesepahaman, sementara TNI belum tetapi kita sudah komunikasi dengan Panglima TNI untuk membantu KPU dalam distribusi logistik jika kondisi cuaca dan kondisi medan benar-benar sulit di tempuh,” ujarnya.
Husni mengatakan komunikasi dengan TNI akan kembali diintensifkan, terutama untuk memastikan apakah penempatan anggaran dukungan distribusi logistik itu nantinya berada di KPU atau di TNI. “KPU siap dengan dua pola penganggaran itu. Kalau anggarannya harus ditempatkan di TNI, kami akan penuhi,” ujarnya. (gd)
Jakarta,
kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik
mengatakan pihaknya dalam satu tahun terakhir telah menuntaskan
pembenahan sistem informasi logistik (siog). Saat ini, kata Husni,
dalam silog sudah terhimpun data jenis dan jumlah kebutuhan
logistik pemilu di tempat pemungutan suara (TPS).“Kebutuhan logistik untuk TPS semuanya sudah masuk ke dalam silog. Kami menargetkan proses lelang perlengkapan TPS sudah harus tuntas akhir tahun ini,” ujar Husni, Kamis (18/4).
Husni mengatakan logistik dan distribusi ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Proses yang tercakup dalam logistik ini adalah proses perencanaan, proses pengadaan, proses pengawasan dan pendistribusian.
Jika mengandalkan cara manual, kata Husni, dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan pendistribusian barang yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (human error).
Untuk menghindari permasalahan tersebut, KPU mengembangkan suatu aplikasi logistik yang terintegrasi dengan cara mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang berlaku di logistik ke dalam suatu aplikasi berbasis komputer.
“Dengan silog, diharapkan memberikan kemudahan, kecepatan dan akurasi pada setiap proses yang akan dilakukan,” ujarnya.
Untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan undang-undang, KPU menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Husni mengatakan jika proses lelangnya tuntas akhir tahun ini, proses produksi sudah dapat dimulai awal tahun depan. “Jadi kita punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan evaluasi, apakah barang yang diproduksi sesuai kebutuhan atau tidak. Begitu juga distribusinya dapat dievaluasi untuk memastikan logistik sampai di lokasi tepat waktu, tepat jumlah dan tepat lokasi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan akurasi proses distribusi, KPU menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Lembaga ini akan melakukan pemetaan untuk mendapatkan data termutakhir tentang wilayah yang akan menjadi sasaran distribusi logistik dan moda transportasi yang digunakan untuk menjangkau daerah tersebut.
KPU juga menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu proses distribusi ke daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau. “Dengan Polri kita sudah buat nota kesepahaman, sementara TNI belum tetapi kita sudah komunikasi dengan Panglima TNI untuk membantu KPU dalam distribusi logistik jika kondisi cuaca dan kondisi medan benar-benar sulit di tempuh,” ujarnya.
Husni mengatakan komunikasi dengan TNI akan kembali diintensifkan, terutama untuk memastikan apakah penempatan anggaran dukungan distribusi logistik itu nantinya berada di KPU atau di TNI. “KPU siap dengan dua pola penganggaran itu. Kalau anggarannya harus ditempatkan di TNI, kami akan penuhi,” ujarnya. (gd)
Minggu, 21 April 2013
KEP. KPU JATIM NOMOR 11 TAHUN 2013
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
download dsini
Langganan:
Postingan (Atom)