KPU-KPK : Menuju Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas

umber : kpu.go.id pada Rabu, 17 April 2013

Denpasar, kpu.go.id- Menyongsong satu tahun penyelenggaraan pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendorong masyarakat untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas. Pemilu bersih itu pemilu yang tanpa money politic, suap, bantuan sosial, dan penggunaan fasilitas negara.

Kalau bisa keluar dari itu semua, pemilu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang bagus, sekaligus pemimpin yang anti korupsi. Selain itu, peserta pemilu juga harus mempunyai andil dalam pemilu yang berintegritas, bukan malah menjadi penyebab, misalnya suap, korupsi dan money politic.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Juri Ardiantoro dalam kegiatan pendidikan pemilih menuju pemilu jujur, adil dan berintegritas di Denpasar Bali, Rabu (17/04).

“Memilih pemimpin itu harus yang bersih, karena pemimpin itu nantinya yang akan mengelola keuangan yang jumlahnya besar, sehingga berpartisipasi tidak hanya pada waktu pemilu, tetapi juga pasca pemilu mengawal hasil pemilu,” ujar Juri.

 

Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama KPU Provinsi Bali dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadirkan Komisioner KPK Adnand Pandu Praja. Mereka membidik segmen pemilih pemula, sehingga peserta yang berjumlah 250 orang didominasi kalangan mahasiswa dan pelajar SMA.

Menurut Adnan, KPK juga ingin membangun pemilu yang bebas korupsi dan bebas politik uang. Namun partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan, termasuk tangkap tangan oleh KPK itu juga berasal dari kontribusi dan peran masyarakat.

“Pemilu yang bersih itu pemilu yang tanpa ada indikasi bansos, calon pemimpin yang bersih dari korupsi, dan pengawasan terhadap adanya politik uang dan kecurangan,” ungkap Adnan.

Selama KPK berdiri, tambah Adnan, KPK telah memenjarakan 65 anggota dewan, 7 menteri, 4 dubes, 7 dosen, 8 gubernur, 31 walikota/bupati, 5 hakim, 2 jaksa, dan lainnya total sebanyak 335 orang. Kemudian jumlah pengaduan yang diterima KPK selama setahun itu lebih dari 6.000 aduan.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Provinsi Bali I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, kegiatan pendidikan pemilih ini untuk mengawal pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. KPU bekerjasama dengan KPK mengukuhkan duta pemilu dan demokrasi sebanyak 140 orang dari dari 12 perguruan tinggi di Bali.

“Sasaran duta pemilu ini kalangan mahasiswa, karena mahasiswa itu yang mempunyai mimpi besar, idealisme yang utuh, masih bersih, dan jauh dari kepentingan tertentu, apalagi money politic, kemudian mereka akan mengkampanyekan kepada masyarakat pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Lanang. (arf/tdy)